Berita Terbaru

Bahkan Pointing yang sangat kuat tidak memiliki kontrol tentang teks buta itu adalah kehidupan yang hampir tidak ortografis Suatu hari, bagaimanapun, sebuah baris kecil teks buta dengan nama

Pembinaan Calon Ahli K3 Umum Sertifikasi KEMNAKER RI

<p class="text-left">Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) telah menjadi isu penting, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala internasional. Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan persyaratan K3. K3 tidak lagi hanya milik perusahaan dibidang minyak dan gas, pertambangan, proyek konstruksi dan manufaktur, tetapi sudah merambah kesemua jenis perusahaan. Profesi dibidang K3, menjadi suatu profesi yang menjanjikan hingga beberapa puluh tahun kedepan. Namun demikian, pengetahuan dibidang K3, tidaklah wajib hanya bagi karyawan bidang K3, tetapi wajib bagi seluruh karyawan.</p> <p class="text-left"> Sertifikasi dan penunjukkan sebagai ahli K3 Umum, merupakan program pemerintah untuk mengurangi kecelakaan dan penyakit didunia kerja, sehingga dapat meningkatkan keamanan bekerja, profit dan image positif bagi perusahaan. Permenaker no. 2 tahun 1992 telah mengatur mengenai tata cara penunjukkan Ahli K3 Umum. Setiap perusahaan yang memiliki karyawan 100 orang atau lebih, atau memiliki resiko pekerjaan yang tinggi, wajib memiliki P2K3 dan juga minimal seorang Ahli K3 Umum. “Ahli K3 adalah tenaga kerja teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk Mengawasi ditaatinya UU Keselamatan Kerja”. Ahli K3 umum adalah kepanjangan tangan dari pemerintah dalam mengawasi pekerjaan ditempat kerjanya, agar sesuai dengan persyaratan perundang undangan yang telah ditetapkan pemerintah, sehingga dapat mengurangi resiko dan insiden, baik itu kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Setelah lulus dari sertifikasi ini individu akan memiliki wewenang yang telah diakui secara legal untuk menjadi Ahli K3 di tempat kerjanya.</p> <p class="text-left"> Pembinaan Ahli K3 Umum adalah program Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk mempersiapkan ahli K3 yang dapat membantu mengembangkan K3 di perusahaan. Pembinaan Ahli K3 Umum merupakan bentuk seleksi atau pembinaan khusus bagi seseorang atau tenaga teknis tertentu yang pernah mengikuti kursus petugas K3 atau instruktur K3 yang berminat menjadi ahli K3 sebagaimana maksud dalam UU 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya. Waktu pelaksanaan pembinaan Ahli K3 Umum sekurang-kurangnya berlangsung dalam 120 jam pelajaran atau selama 12 hari efektif.</p>

Learn More

Perbedaan Sertifikasi AK3U BNSP dengan Kemenaker RI

<p class="text-left">Di dalam perundangan maupun sertifikat tidak tercantum istilah Ahli K3 Kemenaker maupun Ahli K3 BNSP, kedua istilah ini hanya kami gunakan pada tulisan ini untuk membedakan antara Ahli K3 yang disertifikasi oleh Kemenaker dan Ahli K3 yang disertifikasi oleh BNSP.</p> <p class="text-left">Pembahasan pada tulisan ini hanya dititikberatkan pada Ahli K3 Umum (istilah resmi Ahli K3 BNSP/Kemenaker adalah Ahli K3 generalis/umum), dan tidak membahas secara detail mengenai Ahli K3 spesialis (Migas, Konstruksi, Pertambangan, Kimia, Kebakaran, dst). Disini kami akan membahas 8 buah perbedaan secara singkat:</p> <div class="col-md-10 text-left"> <lu> <li>Kelembagaan yang memberikan sertifikasi <li>Dasar Hukum <li>Persyaratan <li>Fungsi dan Posisi <li>Kompetensi <li>Masa Pelatihan <li>Dokumen yang didapatkan <li>Masa berlaku dari masing-masing sertifikat.</p> <p class="text-left">Pembahasan:</p> <p class="text-left">1. Kelembagaan yang memberikan sertifikasi</p> <p class="text-left">Ahli K3 Kemenaker ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di Kemenaker yang pada saat ini dipegang oleh Direktur Pengawasan Norma K3, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, berdasarkan pertimbangan dari tim penilai. Sedangkan Ahli K3 BNSP, diberikan oleh BNSP berdasarkan penilaian atas kompetensi oleh suatu badan penilai atau assessor yang ditunjuk khusus yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. BNSP sendiri merupakan singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebuah lembaga independen, yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah (PP 23 Tahun 2004). </p> <p class="text-left">2. Dasar Hukum </p> <p class="text-left"> Keduanya sama-sama mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, dalam penunjukan/sertifikasi terdapat perbedaan dasar hukum. Penunjukan Ahli K3 Kemenaker mengacu kepada Per-02 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3. Sedangkan sertifikasi Ahli K3 BNSP mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 42/Men/III/2008 tentang penerapan SKKNI sektor ketenagakerjaan bidang K3. Sertifikat Ahli K3 BNSP juga diakui oleh Depnaker, karena LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) K3 telah didukung oleh Surat Resmi dari Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. B-710 tertanggal 31 Desember 2008 untuk terwujudnya sertifikasi kompetensi ahli k3 di indonesia dalam menghadapi era persaingan global / afta. Jadi di mata hukum kedua sertifikasi ini sama-sama sah. <p/> <p class="text-left">3. Persyaratan <p/> <p class="text-left"> Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 Kemenaker, berdasarkan pasal 3 Permenaker no. 2 tahun 1992 yaitu: <p/> <li>Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun. <li>Sarjana Muda atau Sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun: berbadan sehat, berkelakuan baik, bekerja penuh di instansi yang bersangkutan, lulus seleksi dari Tim Penilai. <p/> <p class="text-left">Untuk administrasi pengajuan permohonan penunjukan Ahli K3 Kemenaker, berdasarkan Permenaker No. 2 tahun 1992 pasal 4 ayat (2), membutuhkan: <p/> <li> Daftar riwayat hidup <li>Surat keterangan pengalaman kerja dibidang K3 <li>Surat keterangan berbadan sehat dari dokter <li>Surat keterangan pemeriksaan psikologi yang menyatakan sesuai untuk melaksanakan tugas sebagai ahli K3 <li>Surat berkelakuan baik dari Polisi <li>Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang bersangkutan <li>Fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir <li>Sertifikat pendidikan khusus K3, apabila yang bersangkutan memilikinya. <p/> <p class="text-left">Sedangkan persyaratan untuk menjadi Ahli K3 BNSP, dibagi berdasarkan tingkatan (3 tingkat),pendidikan dan pengalaman serta persyaratan administrasi. <p/> <p class="text-left">Tingkat Muda<p/> <li>Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 6 bulan dibidang K3 <li>S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 1 Tahun dibidang K3 <li>S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 1 Tahun dibidang K3 <li>D3 pengalaman kerja 2 Tahun dibidang K3 <li>SLTA, pengalaman 3 tahun di bidang K3 <p/> <p class="text-left">Tingkat Madya <li>Pendidikan Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 2 Tahun dibidang K3 <li>S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 5 Tahun dibidang K3 <li>S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 7 Tahun dibidang K3 <li>D3 pengalaman kerja 8 Tahun dibidang K3 <li>SLTA/SMK 10 Tahun dibidang K3 <p/> <p class="text-left">Tingkat Utama <li>Sarjana K3 (S1) pengalaman kerja 5 Tahun dibidang K3 <li>S 1 – Teknik (non K3) pengalaman kerja 8 Tahun dibidang K3 <li>S1 – Non Teknik + non K3 pengalaman kerja 10 Tahun dibidang K3 <li>SLTA tidak diizinkan <p/> <p class="text-left">Untuk administrasi Ahli K3 BNSP membutuhkan: <li>Fotokopi Ijasah terakhir <li>Fotokopi KTP / Paspor / Kitas <li>Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar <li>Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan Langsung / Rekanan Kerja (bila ada) <li>Sertifikat Pelatihan K3 yang pernah diikuti sebelumnya (bila ada) <li>CV atau Surat Keterangan Pengalaman kerja <p/> <p class="text-left">4. Fungsi dan Posisi<p/> <p class="text-left">Di dalam perundangan Ahli K3 Kemenaker merupakan tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja (Permenker No. 2 Thn 1992 Pasal 1 huruf a). Selain itu, ahli K3 Kemenaker juga merupakan advisor/penasihat perusahaan terkait dengan hal-hal berhubungan dengan K3 dan menempati posisi sebagai sekretaris dalam P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau Komite K3 Perusahaan. Secara singkat Ahli K3 Kemenaker adalah Ahli K3 Perusahaan dan melekat secara individu dan instansi (dalam sertifikat akan tertulis nama perusahaan) dan otomatis mendapatkan kewajiban dan wewenang khusus dari Kemenaker. <p/> <p class="text-left">Sedangkan Ahli K3 BNSP hanya melekat pada individu, yang merupakan pengakuan atas kompetensi seorang Individu dan terbatas dalam memiliki wewenang yang terdapat pada organisasi/perusahaan (apabila sudah bekerja).<p/> <p class="text-left">5. Kompetensi <p/> <p class="text-left">Ahli K3 Kemenaker memiliki kompetensi untuk dapat melakukan identifikasi, evaluasi dan pengendalian masalah-masalah K3 sesuai dengan tempat kerja yang dibidanginya (fungsi advisor) serta kemampuan lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas ditaatinya undang-undang keselamatan. Sehingga ahli K3 lebih dituntut penguasaan perundangan terkait dengan K3, organisasi K3 (P2K3) dan penulisan laporan-laporan yang bersifat wajib. Sedangkan Ahli K3 BNSP memiliki 7 (tujuh) kompetensi kunci sesuai dengan tingkatannya, yaitu: <p/> <li>Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi. <li>Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi <li>Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan. <li>Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok <li>Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis <li>Memecahkan masalah <li>Menggunakan teknologi <p/> <p class="text-left">Penjelasan secara teknis dan detail dapat dilihat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 42/Men/III/2008. <p/> <p class="text-left">6. Dokumen <p/> <p class="text-left">Ahli K3 Kemenaker akan mendapatkan 3 (tiga) buah dokumen, yaitu: <li>Sertifikat Keikutsertaan Pembinaan Calon Ahli K3 Umum <li>Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum <li>Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3/Lisensi K3 <li>1 buah pin dan 1 buah lencana bertuliskan “Penegak Ketentuan K3, Panca Karsa, Ahli K3”. Sedangkan Ahli K3 BNSP akan mendapatkan sebuah sertifikat kompetensi yang berisikan telah kompeten dalam unit kompetensi tertentu bidang K3. 7. Masa Pelatihan Ahli K3 Kemenaker selama 12 hari kerja, sedangkan Ahli K3 BNSP selama 4 hari kerja untuk masing-masing tingkatan (hari pelatihan ini sudah termasuk dalam ujian kompetensi). 8. Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat Masa berlaku kedua sertifikasi sama, yaitu 3 tahun. Namun perbedaannya ada pada cara perpanjangan. Pada Ahli K3 Kemenaker, dokumen yang harus diperpanjang dalam rentang 3 tahun sekali adalah dokumen SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan Lisensi K3. Dalam perpanjangan dokumen ini seorang Ahli K3 Umum tidak harus mengikuti ujian ulang (hanya mengajukan permohonan dengan persyaratan berupa dokumen, berdasarkan permenaker no. 2 tahun 1992 pasal 7. Sedangkan perpanjangan Ahli K3 BNSP harus melakukan uji kompetensi kembali. Perbedaan ini mungkin dikarenakan oleh fungsi dan posisi dari masing-masing sertifikat itu sendiri.

Learn More

Ahli K3 Muda

Ahli K3 Muda Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. PT Garuda Sys Train

Learn More

!-- jQuery -->