Perbedaan Sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) BNSP dengan Kemnaker RI

Sertifikasi Ahli K3 Umum (BNSP) dan Sertifikasi Kemnaker RI Apakah perbedaannya?

Di dalam perundangan maupun sertifikat tidak tercantum istilah Ahli K3 Kemnaker RI maupun Ahli K3 BNSP, kedua istilah ini hanya kami gunakan pada tulisan ini untuk membedakan antara Ahli K3 yang disertifikasi oleh Kemenaker dan Ahli K3 yang disertifikasi oleh BNSP.

Pembahasan pada tulisan ini hanya dititikberatkan pada Ahli K3 Umum (istilah resmi Ahli K3 BNSP/Kemenaker adalah Ahli K3 generalis/umum), dan tidak membahas secara detail mengenai Ahli K3 spesialis (Ahli K3 Migas, Ahli K3 Konstruksi, Ahli K3 Listrik, Ahli K3 Pertambangan, Ahli K3 Kimia, Ahli K3 Kebakaran, Ahli K3 Lingkungan Kerja, dst.) Di sini kami akan membahas 8 buah perbedaan secara singkat:

Kelembagaan yang memberikan sertifikasi
Dasar Hukum
Persyaratan
Fungsi dan Posisi
Kompetensi
Masa Pelatihan
Dokumen yang didapatkan
Masa berlaku dari masing-masing sertifikat.

Pembahasan

1. Kelembagaan yang memberikan sertifikasi

Ahli K3 Kemenaker RI ditunjuk oleh pejabat yang berwenang di Kemenaker yang pada saat ini dipegang oleh Direktur Pengawasan Norma K3, Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, berdasarkan pertimbangan dari tim penilai. Sedangkan Ahli K3 BNSP, diberikan oleh BNSP berdasarkan penilaian atas kompetensi oleh suatu badan penilai atau assessor yang ditunjuk khusus yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. BNSP sendiri merupakan singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, sebuah lembaga independen, yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah (PP 23 Tahun 2004).

2. Dasar Hukum

Keduanya sama-sama mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, dalam penunjukan/sertifikasi terdapat perbedaan dasar hukum. Penunjukan Ahli K3 Kemenaker mengacu kepada Per-02 tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3. Sedangkan sertifikasi Ahli K3 BNSP mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 42/Men/III/2008 tentang penerapan SKKNI sektor ketenagakerjaan bidang K3. Sertifikat Ahli K3 BNSP juga diakui oleh Depnaker, karena LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) K3 telah didukung oleh Surat Resmi dari Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. B-710 tertanggal 31 Desember 2008 untuk terwujudnya sertifikasi kompetensi ahli k3 di indonesia dalam menghadapi era persaingan global / afta. Jadi di mata hukum kedua sertifikasi ini sama-sama sah.

3. Persyaratan

Persyaratan untuk dapat ditunjuk sebagai Ahli K3 Kemenaker RI, berdasarkan pasal 3 Permenaker no. 2 tahun 1992 yaitu:

Sarjana dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 2 tahun.
Sarjana Muda atau Sederajat dengan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahliannya sekurang-kurangnya 4 tahun: berbadan sehat, berkelakuan baik, bekerja penuh di instansi yang bersangkutan, lulus seleksi dari Tim Penilai.

Untuk administrasi pengajuan permohonan penunjukan Ahli K3 Umum Kemenaker, berdasarkan Permenaker No. 2 tahun 1992 pasal 4 ayat (2), membutuhkan:

Daftar riwayat hidup
Surat keterangan pengalaman kerja di bidang K3
Surat keterangan berbadan sehat dari dokter
Surat keterangan pemeriksaan psikologi yang menyatakan sesuai untuk melaksanakan tugas sebagai ahli K3
Surat berkelakuan baik dari Polisi
Surat keterangan pernyataan bekerja penuh dari perusahaan/instansi yang bersangkutan
Fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar terakhir
Sertifikat pendidikan khusus K3, apabila yang bersangkutan memilikinya.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi Ahli K3 Umum BNSP, membutuhkan:

Fotokopi Ijasah terakhir
Fotokopi KTP / Paspor / Kitas
Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar
Surat Rekomendasi dari Pimpinan / Atasan Langsung / Rekanan Kerja (bila ada)
Sertifikat Pelatihan K3 yang pernah diikuti sebelumnya (bila ada)
CV atau Surat Keterangan Pengalaman kerja

4. Fungsi dan Posisi

Di dalam perundangan Ahli K3 Kemenaker merupakan tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja (Permenker No. 2 Thn 1992 Pasal 1 huruf a). Selain itu, ahli K3 Kemenaker juga merupakan advisor/penasihat perusahaan terkait dengan hal-hal berhubungan dengan K3 dan menempati posisi sebagai sekretaris dalam P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) atau Komite K3 Perusahaan. Secara singkat Ahli K3 Kemenaker adalah Ahli K3 Perusahaan dan melekat secara individu dan instansi (dalam sertifikat akan tertulis nama perusahaan) dan otomatis mendapatkan kewajiban dan wewenang khusus dari Kemenaker.

Sedangkan Ahli K3 BNSP hanya melekat pada individu, yang merupakan pengakuan atas kompetensi seorang Individu dan terbatas dalam memiliki wewenang yang terdapat pada organisasi/perusahaan (apabila sudah bekerja).

5. Kompetensi

Ahli K3 Kemenaker memiliki kompetensi untuk dapat melakukan identifikasi, evaluasi dan pengendalian masalah-masalah K3 sesuai dengan tempat kerja yang dibidanginya (fungsi advisor) serta kemampuan lain untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas ditaatinya undang-undang keselamatan. Sehingga ahli K3 lebih dituntut penguasaan perundangan terkait dengan K3, organisasi K3 (P2K3) dan penulisan laporan-laporan yang bersifat wajib. Sedangkan Ahli K3 BNSP memiliki 7 (tujuh) kompetensi kunci sesuai dengan tingkatannya, yaitu:

Mengumpulkan, menganalisis dan mengorganisasikan informasi.
Mengkomunikasikan ide-ide dan informasi
Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan.
Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok
Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis
Memecahkan masalah
Menggunakan teknologi

Penjelasan secara teknis dan detail dapat dilihat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 42/Men/III/2008.

6. Dokumen

Ahli K3 Kemenaker akan mendapatkan 3 (tiga) buah dokumen, yaitu:

Sertifikat Keikutsertaan Pembinaan Calon Ahli K3 Umum
Surat Keputusan Penunjukan (SKP) Ahli K3 Umum
Kartu Tanda Kewenangan Ahli K3/Lisensi K3
1 buah pin dan 1 buah lencana bertuliskan “Penegak Ketentuan K3, Panca Karsa, Ahli K3”.

Sedangkan Ahli K3 BNSP akan mendapatkan sebuah sertifikat kompetensi yang berisikan telah kompeten dalam unit kompetensi tertentu bidang K3.

7. Masa Pelatihan

Ahli K3 Kemenaker selama 12 hari kerja, sedangkan Ahli K3 BNSP selama 4 hari kerja untuk masing-masing tingkatan (hari pelatihan ini sudah termasuk dalam ujian kompetensi).

8. Masa Berlaku dan Perpanjangan Sertifikat

Masa berlaku kedua sertifikasi sama, yaitu 3 tahun. Namun perbedaannya ada pada cara perpanjangan. Pada Ahli K3 Kemenaker, dokumen yang harus diperpanjang dalam rentang 3 tahun sekali adalah dokumen SKP (Surat Keputusan Penunjukan) dan Lisensi K3. Dalam perpanjangan dokumen ini seorang Ahli K3 Umum tidak harus mengikuti ujian ulang (hanya mengajukan permohonan dengan persyaratan berupa dokumen, berdasarkan Permenaker no. 2 tahun 1992 pasal 7. Sedangkan perpanjangan Ahli K3 BNSP harus melakukan uji kompetensi kembali. Perbedaan ini mungkin dikarenakan oleh fungsi dan posisinya.