Biaya Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan, Langsung dan Tak Langsung

Biaya kecelakaan kerja bagi perusahaan terdiri dari biaya langsung, seperti pengobatan dan santunan pekerja, serta biaya tak langsung, seperti produksi berhenti, lembur pengganti, dan waktu investigasi. Biaya langsung sebagian besar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan lewat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Biaya tak langsung hampir selalu keluar dari kas perusahaan sendiri.

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat klaim JKK naik dari 182.835 kasus pada 2019 menjadi 297.725 kasus pada 2022, lalu mencapai 360.635 kasus sepanjang Januari sampai November 2023.

Komponen Biaya Kecelakaan Kerja, Langsung dan Tak Langsung

Biaya langsung adalah pengeluaran yang muncul karena cedera itu sendiri, yaitu pengobatan, santunan upah, dan santunan cacat atau kematian. Biaya tak langsung adalah kerugian ikutan di operasional, misalnya jam kerja hilang, mesin berhenti, dan tenaga pengganti. Bagian kedua ini jarang tercatat di laporan keuangan sebagai biaya kecelakaan.

Tabel berikut memetakan komponen biaya kecelakaan kerja dan pihak yang umumnya menanggungnya.

Komponen biaya	Jenis	Umumnya ditanggung
Pengobatan dan perawatan sesuai kebutuhan medis	Langsung	BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja terdaftar
Santunan upah selama tidak mampu bekerja	Langsung	BPJS Ketenagakerjaan
Santunan cacat atau kematian	Langsung	BPJS Ketenagakerjaan
Waktu kerja rekan yang menolong dan pekerja yang berhenti menonton	Tak langsung	Perusahaan
Produksi berhenti dan pengiriman mundur	Tak langsung	Perusahaan
Lembur, tenaga pengganti, dan pelatihan pengganti	Tak langsung	Perusahaan
Perbaikan mesin, material rusak, dan pembersihan area	Tak langsung	Perusahaan
Waktu investigasi, pelaporan, dan pemeriksaan pengawas	Tak langsung	Perusahaan

Daftar biaya tak langsung di atas sejalan dengan komponen yang dihitung program Safety Pays milik OSHA, lembaga keselamatan kerja Amerika Serikat. OSHA juga mencatat bahwa biaya tak langsung umumnya tidak diasuransikan sehingga tidak bisa ditagihkan kembali.

Bagian yang Ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dan Batasnya

BPJS Ketenagakerjaan menanggung biaya langsung bagi pekerja yang terdaftar dan iurannya dibayar, sementara iuran JKK itu sendiri merupakan biaya tetap perusahaan. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 44/2015) mewajibkan pemberi kerja membayar iuran ini.

Pasal 16 PP 44/2015 membagi iuran JKK ke dalam 5 kelompok tingkat risiko, mulai 0,24% dari upah sebulan untuk risiko sangat rendah sampai 1,74% untuk risiko sangat tinggi. Pasal 17 menyebut pengelompokan risiko ini dievaluasi paling lama setiap 2 tahun. Bagi peserta yang juga terdaftar program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), PP 49/2023 merekomposisi iuran JKK menjadi 0,10% sampai 1,60% tanpa menambah beban iuran.

Menurut penjelasan BPJS Ketenagakerjaan, santunan sementara tidak mampu bekerja dibayar 100% upah selama 12 bulan pertama dan 50% upah untuk bulan berikutnya. Batasnya jelas. BPJS tidak mengganti produksi yang hilang, mesin yang rusak, atau lembur rekan kerja.

Faktor yang Membuat Biaya Kecelakaan Naik atau Turun

Faktor terbesar adalah tingkat keparahan cedera, tetapi arahnya sering terbalik dari dugaan. Menurut tabel Safety Pays OSHA, makin kecil biaya langsung sebuah kecelakaan, makin besar rasio biaya tak langsungnya. Kecelakaan ringan yang klaimnya kecil justru menyimpan beban tersembunyi paling besar, seperti puncak gunung es yang bagian bawahnya tidak terlihat.

OSHA memakai pengali 4,5 untuk kecelakaan dengan biaya langsung di bawah 3.000 dolar AS dan pengali 1,1 untuk biaya langsung 10.000 dolar AS ke atas. Faktor lain yang menaikkan atau menurunkan total biaya antara lain sebagai berikut.

• Lama mesin atau lini berhenti. Makin lama area ditutup untuk pertolongan dan investigasi, makin besar nilai produksi yang hilang.
• Ketersediaan pengganti terlatih. Posisi yang wajib bersertifikat, misalnya operator alat angkat, sulit diisi cepat sehingga lembur membengkak.
• Status kepesertaan BPJS. Pekerja yang belum terdaftar membuat biaya langsung tidak punya penjamin.
• Biaya hukum dan reputasi. OSHA mencatat sengketa pihak ketiga dan publikasi buruk belum masuk hitungan pengalinya, sehingga angka sebenarnya bisa lebih tinggi.

Cara Menghitung Biaya Kecelakaan Kerja di Perusahaan Sendiri

Cara paling praktis menghitung biaya kecelakaan kerja adalah menjumlahkan biaya langsung yang tidak ditanggung BPJS dengan seluruh biaya tak langsung dari satu kejadian. Datanya diambil dari laporan kecelakaan, catatan produksi, dan daftar lembur, lalu dihitung ulang setiap kali ada kejadian baru.

Laporan kecelakaan sendiri merupakan kewajiban hukum. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja berbunyi "Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja." Laporan itu sekaligus menjadi bahan hitungan biaya.

1. Catat jam kerja hilang dari korban, rekan penolong, dan pekerja di area yang dihentikan, lalu kalikan dengan upah per jam.
2. Hitung nilai produksi yang tertunda atau batal selama lini berhenti.
3. Jumlahkan lembur dan biaya tenaga pengganti, termasuk pelatihannya.
4. Masukkan biaya perbaikan alat, material rusak, dan pembersihan area.
5. Tambahkan jam kerja tim K3 dan manajemen untuk investigasi kecelakaan di tempat kerja dan pelaporan.

Hasil hitungan ini paling berguna jika dipakai untuk memprioritaskan pengendalian risiko. Tim yang sudah mengikuti pelatihan HIRADC bisa memasukkan angka biaya ke penilaian risiko sehingga anggaran pencegahan lebih mudah disetujui manajemen.

Jebakan Denda Murah dan Cara Menekan Biaya Kecelakaan

Pasal 15 UU 1/1970 hanya mengancam denda paling tinggi Rp100.000 atau kurungan paling lama 3 bulan. Angka itu jauh lebih kecil daripada biaya produksi yang hilang dalam satu hari. Karena itu, hitungan bisnis menjadi alasan terkuat untuk mencegah kecelakaan, lebih kuat daripada ancaman sanksi. Contoh kerugian nyata bisa Anda pelajari di pelajaran dari kasus kecelakaan kerja industri.

Langkah pencegahan dimulai dari personel yang mampu mengidentifikasi bahaya dan mengawasi penerapan K3. PT Garuda Systrain Interindo (Garuda QHSE Institution) menyelenggarakan pelatihan Ahli K3 Umum Kemnaker untuk membekali tim Anda dengan dasar hukum, penilaian risiko, dan sistem pelaporan kecelakaan.

Kredit gambar. Foto oleh Elif dari Pexels. Foto oleh EqualStock IN dari Pexels.