Petugas K3 Konstruksi dan Bedanya dengan Ahli K3 Konstruksi

Petugas K3 konstruksi adalah personel lapangan pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang membantu pengawasan keselamatan harian di proyek. Ahli K3 konstruksi berada satu tingkat di atasnya karena juga merencanakan dan mengevaluasi Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK). Keduanya diatur dalam pedoman SMKK Kementerian Pekerjaan Umum.

Dilema ini sering muncul saat kontraktor menyusun tim untuk tender. Merekrut ahli untuk semua proyek terasa aman tetapi membebani biaya personel, sedangkan hanya mengandalkan petugas berisiko saat dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) diperiksa. Kuncinya adalah tingkat risiko proyek, bukan selera perusahaan.

Perbandingan Petugas K3 Konstruksi dan Ahli K3 Konstruksi

Perbedaan utama keduanya ada pada lingkup kewenangan. Petugas bekerja di sisi pelaksanaan dan pengawasan harian, sedangkan ahli ikut menyusun rencana, memimpin penerapan, dan mengevaluasi SMKK. Keduanya wajib membuktikan kompetensi dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi (SKK), bukan sekadar sertifikat kehadiran pelatihan.

Definisinya tercantum di Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Permen PUPR 10/2021), yang masih berlaku menurut database peraturan BPK. Ahli K3 konstruksi didefinisikan sebagai "tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK". Aturan yang sama juga mengenal petugas keselamatan konstruksi, jabatan setingkat yang bersanding dengan petugas K3 konstruksi di Unit Keselamatan Konstruksi. Tabel berikut merangkum perbedaannya.

Aspek	Petugas K3 Konstruksi	Ahli K3 Konstruksi
Peran dalam SMKK	Anggota Unit Keselamatan Konstruksi yang mengawasi penerapan harian di lapangan	Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi SMKK
Bukti kompetensi	SKK yang diterbitkan lembaga sertifikasi profesi	SKK jenjang muda, madya, atau utama dari lembaga sertifikasi profesi
Proyek minimal	Tambahan 1 orang tiap kelipatan 40 pekerja di proyek risiko besar	Paling sedikit 1 ahli muda di proyek risiko sedang dan besar
Posisi di Unit Keselamatan Konstruksi	Anggota pelaksana dan pengawas harian	Anggota inti, bisa menjadi pimpinan unit

Kapan Proyek Wajib Memakai Petugas atau Ahli K3 Konstruksi

Proyek wajib memakai petugas atau ahli K3 konstruksi sesuai tingkat risikonya. Pasal 38 Permen PUPR 10/2021 menetapkan rasio personel keselamatan terhadap tenaga kerja, yaitu 1 banding 60 untuk risiko kecil, 1 banding 50 untuk risiko sedang, dan 1 banding 40 untuk risiko besar. Jenjang personel minimalnya ikut naik bersama tingkat risiko.

Tingkat risiko ditetapkan oleh pengguna jasa memakai kriteria Pasal 34 berikut.

• Risiko kecil, misalnya nilai harga perkiraan sendiri sampai Rp10 miliar, tenaga kerja kurang dari 25 orang, atau teknologi sederhana. Paling sedikit ada 1 petugas keselamatan konstruksi di tiap pekerjaan.
• Risiko sedang, misalnya nilai di atas Rp10 miliar sampai Rp100 miliar atau tenaga kerja 25 sampai 100 orang. Paling sedikit ada 1 ahli K3 konstruksi muda atau ahli keselamatan konstruksi muda.
• Risiko besar, misalnya nilai di atas Rp100 miliar, lebih dari 100 pekerja, memakai pesawat angkat, atau metode peledakan. Paling sedikit ada 1 ahli muda dengan pengalaman minimal 3 tahun.

Untuk proyek risiko besar dengan lebih dari 100 pekerja, timnya minimal 2 orang, yaitu 1 ahli madya atau utama dan 1 ahli muda. Pasal 38 ayat (5) lalu mewajibkan tambahan 1 petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 orang. Artinya, petugas tetap dibutuhkan di proyek besar sebagai pengawas harian di bawah koordinasi ahli.

Kelebihan Menempatkan Petugas K3 Konstruksi

Kelebihan utama menempatkan petugas adalah kehadiran yang dekat dengan pekerjaan berisiko. Petugas memantau izin kerja, pemakaian alat pelindung diri, kondisi perancah, dan rambu harian, sehingga penyimpangan bisa dihentikan sebelum menjadi kecelakaan. Untuk proyek risiko kecil, Pasal 38 ayat (1) mensyaratkan paling sedikit 1 petugas keselamatan konstruksi, jabatan yang setingkat dengannya di Unit Keselamatan Konstruksi.

Definisi resminya menegaskan bahwa petugas K3 konstruksi adalah "petugas yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang". Pasal 37 ayat (3) juga menegaskan bahwa SKK ahli keselamatan konstruksi, ahli K3 konstruksi, petugas keselamatan konstruksi, dan petugas K3 konstruksi diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.

Bagi pekerja, jabatan petugas menjadi pintu masuk karier keselamatan konstruksi yang realistis. Bagi kontraktor, biaya personelnya lebih ringan dan jumlahnya bisa ditambah mengikuti pertambahan pekerja. Perhatikan juga Pasal 45 ayat (2). Sertifikat petugas K3 konstruksi yang dulu diterbitkan unit kerja Kementerian PUPR wajib disesuaikan dengan aturan ini paling lambat Desember 2021. Sertifikat lama sebaiknya dicek ulang sebelum dipakai untuk tender.

Kelebihan Menempatkan Ahli K3 Konstruksi

Kelebihan utama ahli K3 konstruksi adalah kemampuan merancang sistem, bukan hanya mengawasi. Ahli menyusun identifikasi bahaya dan penilaian risiko di RKK, menentukan pengendalian, memimpin Unit Keselamatan Konstruksi, dan mengevaluasi penerapan SMKK. Untuk proyek risiko sedang dan besar, kehadiran ahli bersertifikat adalah syarat minimal, bukan pilihan.

Ahli juga menjadi rujukan saat pekerjaan berubah, misalnya ada metode kerja baru, alat angkat tambahan, atau pekerjaan di ketinggian. Elemen yang harus dikelola ahli dirangkum di artikel elemen program K3 proyek konstruksi.

Jenjang ahli terdiri atas muda, madya, dan utama, dengan syarat pengalaman yang berbeda. Untuk proyek risiko besar dengan lebih dari 100 pekerja, Pasal 38 ayat (4) mensyaratkan ahli madya atau utama, dan untuk jenjang madya pengalamannya paling singkat 3 tahun. Jenjang ahli yang Anda pegang menentukan proyek mana yang bisa ditangani. Penjelasan lengkap tiap jenjang ada di artikel jenjang Ahli K3 Konstruksi muda, madya, dan utama.

Rekomendasi Sesuai Profil Anda

Pilihan antara petugas dan ahli K3 konstruksi bergantung pada posisi Anda dan tingkat risiko proyek yang ditangani. Pekerja lapangan umumnya mulai dari jalur petugas, penyusun RKK naik ke jenjang ahli, sedangkan kontraktor menyesuaikan susunan tim dengan rasio Pasal 38. Gunakan panduan berikut sebagai titik awal.

• Pekerja lapangan atau lulusan baru sebaiknya memulai dari jalur petugas, lalu membekali diri dengan dasar keselamatan lewat pelatihan K3 Konstruksi GSI.
• Supervisor HSE yang menyusun RKK sebaiknya membangun kompetensi jenjang ahli muda lewat pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi Kemnaker RI, lalu memastikan SKK yang disyaratkan Permen PUPR 10/2021 sudah dimiliki sebelum ditugaskan di proyek.
• Kontraktor proyek risiko kecil cukup memastikan minimal 1 petugas keselamatan konstruksi bersertifikat di tiap pekerjaan, dengan rasio 1 banding 60.
• Kontraktor proyek risiko sedang dan besar wajib menempatkan ahli, lalu menambah petugas sesuai jumlah pekerja. Jika tim internal belum cukup, gunakan layanan outsourcing tenaga ahli K3 selama masa proyek.

Langkah paling aman adalah menghitung tingkat risiko dan jumlah pekerja sejak awal penyusunan penawaran, lalu mencocokkan sertifikat tim dengan syarat Permen PUPR 10/2021.

Kredit gambar. Foto oleh Sadock Kaisi dari Pexels. Foto oleh Harrun Muhammad dari Pexels.