Soal Pilihan Ganda AK3U tentang Dasar Hukum K3 dan Pembahasannya
Soal pilihan ganda AK3U tentang dasar hukum K3 paling mudah dipelajari lewat bunyi pasalnya, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Artikel ini memuat delapan soal latihan lengkap dengan kunci jawaban dan pasal pembahasnya, supaya Anda memahami alasannya dan tidak sekadar menghafal huruf jawaban.
Seluruh soal disusun dari teks resmi di peraturan.bpk.go.id dan tidak menyalin soal ujian asli. Bentuk, jumlah, dan materi ujian Anda tetap mengikuti ketentuan penyelenggara pelatihan, jadi anggap soal ini sebagai contoh soal ujian AK3U untuk latihan membaca peraturan. Soal hanya mencakup dasar hukum, yaitu UU 1/1970 dan PP 50/2012. Materi lain seperti identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penanganan kecelakaan kerja dipelajari dari modul penyelenggara pelatihan Anda.
Persiapan Sebelum Mengerjakan Soal Pilihan Ganda AK3U
Siapkan tiga hal sebelum mengerjakan soal. Pertama, teks resmi UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Kedua, kertas jawaban terpisah supaya Anda tidak mengintip kunci. Ketiga, waktu sekitar 30 menit tanpa gangguan.
Catat juga tujuan belajar Anda. Calon Ahli K3 Umum biasanya perlu memahami kewajiban pengurus, hak dan kewajiban tenaga kerja, serta kerangka SMK3 di perusahaan. Dengan tujuan yang jelas, Anda bisa memilih pasal yang paling relevan dulu dan tidak tenggelam di teks peraturan yang panjang.
Kedua peraturan itu berstatus berlaku di UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di peraturan.bpk.go.id dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 di peraturan.bpk.go.id. Calon peserta yang belum mengikuti kelas bisa melihat program pelatihan Ahli K3 Umum Kemnaker dan mencocokkan tanggalnya di jadwal pelatihan GSI.
Cara Memakai Soal Pilihan Ganda untuk Belajar
Soal pilihan ganda paling berguna jika dikerjakan dengan urutan tetap, yaitu baca pasal, jawab tanpa catatan, cocokkan dengan pembahasan, catat yang salah, lalu ulang dengan soal baru. Urutan ini melatih Anda mengingat dasar hukumnya dan alasan di balik tiap jawaban, sehingga Anda tetap bisa menjawab saat redaksi soal berubah.
- Baca bunyi pasalnya dulu. Cukup pasal yang akan diuji.
- Jawab tanpa membuka catatan. Tulis huruf jawaban dan satu kalimat alasannya.
- Cocokkan dengan pembahasan. Perhatikan nomor pasal yang menjadi dasar jawaban.
- Catat soal yang salah. Tulis nomor pasalnya beserta nomor soalnya.
- Ulang dengan kalimat berbeda. Ubah kata-kata soal agar Anda menguji pemahaman, bukan ingatan terhadap redaksi.
Soal yang salah sebaiknya dikerjakan lagi dua hari kemudian. Jeda itu membantu Anda menguji apakah jawabannya benar-benar teringat. Gambaran alur ujian pada program Kemnaker bisa Anda baca di artikel ujian AK3U online.
Contoh Soal Ujian AK3U tentang Kewajiban Pengurus dalam UU 1 Tahun 1970
UU 1/1970 meletakkan kewajiban utama keselamatan kerja pada pengurus, yaitu orang yang memimpin langsung tempat kerja. Tiga soal berikut menguji Pasal 9, Pasal 14, dan Pasal 11, yaitu kewajiban pengurus terhadap tenaga kerja baru, alat pelindung diri, dan pelaporan kecelakaan.
Soal 1. Seorang tenaga kerja baru mulai bekerja di pabrik. Menurut Pasal 9 ayat (1), apa yang wajib ditunjukkan dan dijelaskan pengurus kepadanya?
- A. Jadwal cuti dan besaran upah
- B. Kondisi dan bahaya di tempat kerja, pengamanan yang diharuskan, alat pelindung diri, serta cara dan sikap kerja yang aman
- C. Struktur organisasi dan visi perusahaan
- D. Daftar pemasok bahan baku
Kunci jawaban B. Pasal 9 ayat (1) memuat empat hal itu. Ayat (2) menambahkan bahwa pengurus baru boleh mempekerjakan tenaga kerja tersebut setelah yakin ia memahaminya.
Soal 2. Siapa yang menyediakan alat pelindung diri yang diwajibkan, dan bagaimana biayanya?
- A. Tenaga kerja membeli sendiri sebelum mulai bekerja
- B. Pengurus menyediakan secara cuma-cuma
- C. Biaya dibagi dua antara pengurus dan tenaga kerja
- D. Pemerintah daerah menanggung semuanya
Kunci jawaban B. Pasal 14 huruf c mewajibkan pengurus "Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya", dan juga bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja.
Soal 3. Terjadi kecelakaan di tempat kerja. Apa kewajiban pengurus menurut Pasal 11 ayat (1)?
- A. Menunggu laporan dari keluarga korban
- B. Melaporkan tiap kecelakaan kepada pejabat yang ditunjuk Menteri Tenaga Kerja
- C. Melaporkan hanya jika ada korban jiwa
- D. Mencatat di buku internal tanpa melapor
Kunci jawaban B. Kata kuncinya adalah tiap kecelakaan, jadi pilihan C keliru. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 ayat (2).
Soal tentang Hak Pekerja dan Ancaman Pidana
Selain kewajiban pengurus, UU 1/1970 juga mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja serta batas ancaman pidananya. Dua soal berikut menguji Pasal 12 dan Pasal 15. Baca redaksi pasalnya dengan teliti, karena angka dan syarat dalam soal harus sama dengan bunyi pasal.
Soal 4. Seorang pekerja meragukan syarat keselamatan dan alat pelindung diri pada suatu pekerjaan. Apa haknya menurut Pasal 12 huruf e?
- A. Berhenti bekerja tanpa syarat apa pun
- B. Menyatakan keberatan kerja, kecuali dalam hal khusus yang ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan
- C. Menuntut kenaikan upah
- D. Mengalihkan pekerjaan kepada rekan
Kunci jawaban B. Hak ini punya pengecualian, sehingga pilihan A terlalu mutlak.
Soal 5. Berapa ancaman pidana yang dapat dimuat peraturan pelaksana UU 1/1970 menurut Pasal 15 ayat (2)?
- A. Kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000
- B. Penjara 1 tahun atau denda Rp10.000.000
- C. Kurungan 6 bulan atau denda Rp500.000
- D. Hanya teguran tertulis
Kunci jawaban A. Pasal 15 ayat (3) menegaskan tindak pidana itu adalah pelanggaran. Soal ini menguji bunyi pasal, sedangkan sanksi yang berlaku di lapangan bergantung pada peraturan pelaksana yang berlaku.
Soal tentang SMK3 dalam PP 50 Tahun 2012
PP 50/2012 mengatur siapa yang wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 dan apa saja unsurnya. Tiga soal berikut menguji Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 14, yaitu kewajiban penerapan SMK3, lima unsur SMK3, dan pemantauan kinerja K3 oleh sumber daya manusia yang kompeten.
Soal 6. Perusahaan mana yang wajib menerapkan SMK3 menurut Pasal 5 ayat (2)?
- A. Hanya perusahaan milik negara
- B. Perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi
- C. Hanya perusahaan tambang
- D. Perusahaan dengan omzet di atas batas tertentu
Kunci jawaban B. Kata atau berarti salah satu syarat sudah cukup. Perusahaan dengan 60 pekerja tetap wajib jika potensi bahayanya tinggi.
Soal 7. Manakah urutan penerapan SMK3 yang benar menurut Pasal 6 ayat (1)?
- A. Penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, peninjauan dan peningkatan kinerja
- B. Perencanaan, penetapan kebijakan, pemantauan, pelaksanaan, peninjauan
- C. Pelaksanaan, perencanaan, kebijakan, evaluasi, peninjauan
- D. Kebijakan, pelaksanaan, perencanaan, peninjauan, pemantauan
Kunci jawaban A. Kelima unsur itu berurutan seperti siklus perbaikan, dari kebijakan sampai peninjauan.
Soal 8. Perusahaan tidak punya sumber daya untuk memantau dan mengevaluasi kinerja K3. Apa yang diperbolehkan Pasal 14 ayat (3)?
- A. Menghentikan pemantauan sampai ada anggaran
- B. Menggunakan jasa pihak lain
- C. Meminta pekerja memantau tanpa kompetensi khusus
- D. Menunggu kunjungan pengawas
Kunci jawaban B. Ayat (2) mensyaratkan pemantauan dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten, dan ayat (5) mewajibkan hasilnya dipakai untuk tindakan perbaikan.
Angka dan Istilah yang Perlu Dihafal beserta Dasar Hukumnya
Tabel berikut merangkum lima angka dan istilah dari delapan soal di atas beserta pasal dasarnya. Gunakan sebagai lembar ulang cepat sebelum latihan berikutnya. Tiap baris memuat angka atau istilah, pasal yang mengaturnya, dan maknanya. Cocokkan lagi dengan teks resmi sebelum ujian.
| Angka atau istilah | Dasar hukum | Maknanya |
|---|---|---|
| 4 hal untuk tenaga kerja baru | Pasal 9 ayat (1) UU 1/1970 | Bahaya, pengamanan, alat pelindung diri, dan cara kerja aman |
| Tiap kecelakaan | Pasal 11 ayat (1) UU 1/1970 | Wajib dilaporkan pengurus kepada pejabat yang ditunjuk |
| Kurungan 3 bulan atau denda Rp100.000 | Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 | Batas ancaman pidana peraturan pelaksana |
| Paling sedikit 100 pekerja | Pasal 5 ayat (2) PP 50/2012 | Salah satu syarat wajib SMK3, selain potensi bahaya tinggi |
| 5 unsur SMK3 | Pasal 6 ayat (1) PP 50/2012 | Kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, peninjauan |
Pembinaan kerja sama pengusaha dan pekerja lewat panitia diatur di Pasal 10 UU 1/1970, dan penjelasan praktisnya ada di artikel Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Untuk memahami PP 50/2012 lebih dalam, baca rangkuman PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3.
Kesalahan Umum Saat Menjawab Soal Dasar Hukum
Satu kesalahan yang perlu dihindari adalah mengabaikan kata penghubung. Kata atau dan kata dan mengubah makna pasal, seperti pada syarat 100 pekerja atau potensi bahaya tinggi di Pasal 5 PP 50/2012. Kesalahan lain adalah menghafal huruf kunci dari soal lama sehingga bingung saat redaksi soal berubah.
Perhatikan pula kata kunci pembatas seperti paling sedikit, tiap, dan secara cuma-cuma. Kata-kata ini sering menjadi pembeda antara jawaban benar dan pengecoh, misalnya pada Pasal 11 ayat (1) yang menyebut tiap kecelakaan, bukan hanya kecelakaan berat. Garis bawahi kata itu saat membaca soal.
Jenis peraturan juga perlu diperhatikan, karena UU 1/1970, PP 50/2012, dan peraturan menteri berbeda tingkatnya. Tanyakan dulu jenis peraturan apa yang sedang diuji, lalu cek statusnya di peraturan.bpk.go.id karena peraturan bisa diubah atau dicabut. Jika hasil ujian belum sesuai harapan, artikel gagal ujian AK3U Kemnaker menjelaskan langkah setelahnya.
Apakah soal di artikel ini sama dengan soal ujian asli? Tidak. Soal ini disusun dari bunyi pasal sebagai bahan latihan, jadi bentuk dan materi ujian Anda tetap mengikuti ketentuan penyelenggara pelatihan.
Checklist Sebelum Mengikuti Ujian AK3U
Gunakan checklist berikut satu hari sebelum ujian untuk memastikan persiapan Anda tidak bolong. Centang hanya butir yang benar-benar sudah dikerjakan. Butir yang belum tercentang menunjukkan bagian yang masih perlu diulang, mulai dari bacaan pasal sampai ketentuan penyelenggara.
- Saya sudah membaca teks resmi pasal yang diuji.
- Saya bisa menyebut dasar pasal dari tiap jawaban latihan.
- Saya sudah mengulang soal yang salah paling sedikit satu kali.
- Saya tahu jalur sertifikasi yang saya ikuti, Kemnaker RI atau BNSP.
- Saya sudah mengecek ketentuan ujian ke penyelenggara pelatihan.
Jalur Kemnaker RI dan BNSP berbeda, sehingga ketentuan ujiannya pun bisa berbeda. Pelajari perbedaan jalurnya di halaman program Ahli K3 Umum BNSP sebelum menentukan pilihan. PT Garuda Systrain Interindo (Garuda QHSE Institution) membantu calon Ahli K3 Umum menyiapkan diri lewat kelas pelatihan resmi.
Kredit gambar. Foto oleh Molla Monir dari Pexels.