Cara Menyusun Anggaran Riksa Uji Tahunan Perusahaan

Anggaran riksa uji tahunan perusahaan paling mudah disusun dari daftar alat yang wajib diuji, jadwal jatuh tempo suratnya, dan tarif resmi per dokumen. Panduan ini menunjukkan dasar hukumnya, langkah menyusun daftar, komponen biaya, serta cadangan dana pengujian khusus yang sering terlupa bagi perusahaan.
Dasar Hukum Anggaran Riksa Uji Tahunan Perusahaan
Anggaran riksa uji disusun dari kewajiban pengujian berkala, bukan dari tebakan biaya. Pengujian berkala adalah pengujian norma K3 terhadap objek K3 yang diulang secara periodik setelah pengujian pertama, sehingga tiap alat wajib uji menjadi pos biaya yang muncul lagi di tahun berikutnya.
Definisi itu ada di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Permenaker 11/2026). Pasal 41 ayat (1) menyebut pengujian berkala "dilakukan secara periodik setelah Pengujian pertama". Peraturan ini berstatus berlaku dan sudah diubah dengan Permenaker 15/2026, jadi rujuk versi terbarunya saat menyusun dokumen anggaran.
Pasal 39 ayat (6) dan (7) memberi dua angka yang berguna untuk jadwal. Pengujian dilaksanakan paling lama 30 hari kerja sampai laporan hasil uji dan surat keterangan terbit, lalu hasilnya disampaikan kepada pengusaha paling lama 7 hari kerja.
Tarif resmi surat keterangan berasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak di Kementerian Ketenagakerjaan. Peraturan ini masih berlaku dan mencabut PP 42/2018.
Langkah Menyusun Daftar Alat dan Jadwal Riksa Uji
Langkah awal adalah mendata semua objek K3 milik perusahaan, lalu mencatat tanggal berakhir surat keterangan masing-masing. Dari daftar itu Anda tahu alat mana yang jatuh tempo, di bulan apa, dan berapa banyak yang bisa digabung dalam satu kunjungan penyedia jasa.
- Kumpulkan seluruh objek K3, misalnya pesawat angkat, ketel uap, instalasi listrik, penyalur petir, dan instalasi proteksi kebakaran.
- Catat nomor seri, kapasitas, lokasi, dan tanggal berakhir surat keterangan terakhir tiap objek.
- Kelompokkan objek menurut bulan jatuh tempo, lalu tandai objek di lokasi yang sama.
- Siapkan dokumen teknis seperti manual alat, gambar, dan laporan pengujian sebelumnya.
- Minta penawaran tertulis untuk seluruh daftar sekaligus, bukan alat per alat.

Jadwal yang dipadatkan membuat biaya perjalanan tim terbagi ke lebih banyak unit. Contoh aturan jatuh tempo untuk satu jenis alat bisa dibaca di artikel jadwal riksa uji crane, dan daftar berkas yang harus siap ada di artikel dokumen riksa uji sebelum alat diperiksa.
Komponen Biaya yang Masuk Anggaran
Anggaran riksa uji terdiri dari dua lapis, yaitu tarif resmi per dokumen yang menjadi penerimaan negara dan biaya jasa penyedia yang tidak diatur pemerintah. Lapis pertama bisa dihitung pasti dari lampiran PP 41/2023, sedangkan lapis kedua harus diminta dari penawaran.
Berikut contoh tarif per dokumen dari lampiran PP 41/2023 untuk objek yang umum dimiliki perusahaan.
| Objek riksa uji | Tarif per dokumen | Contoh jenis layanan GSI |
|---|---|---|
| Keran angkat atau crane | Rp300.000 | Riksa uji PAPA |
| Instalasi listrik | Rp300.000 | Riksa uji listrik |
| Instalasi penyalur petir | Rp150.000 | Riksa uji listrik |
| Instalasi hydrant | Rp300.000 | Riksa uji K3 kebakaran |
| Ketel uap di bawah 50 ton uap per jam | Rp250.000 | Riksa uji PUBT |
Sebagai contoh hitung rekaan, perusahaan dengan 2 crane, 1 instalasi listrik, 1 penyalur petir, dan 1 hydrant mengeluarkan Rp1.350.000 untuk tarif resmi saja. Angka itu dihitung dari 2 kali Rp300.000, ditambah Rp300.000, Rp150.000, dan Rp300.000. Biaya jasa, uji beban, dan mobilisasi tim masih ditambahkan sesuai penawaran.
Ada satu pengecualian penting. Pasal 4 PP 41/2023 menetapkan tarif surat keterangan layak K3 untuk usaha mikro dan kecil "sebesar Rp0,00 (nol rupiah)". Jika perusahaan Anda termasuk kategori itu, pos tarif resmi di anggaran bisa dinolkan, tetapi biaya jasa penyedia tetap dihitung. Rincian komponen penawaran dibahas di artikel tarif jasa riksa uji K3 dan cara booking.
Cadangan Dana untuk Pengujian Khusus
Pengujian khusus adalah pengujian yang dilakukan karena kondisi tertentu di luar jadwal berkala, sehingga biayanya tidak bisa dijadwalkan dan perlu masuk cadangan anggaran sejak awal tahun. Perusahaan yang hanya menganggarkan pengujian berkala bisa kehabisan dana saat alatnya dipindah atau rusak.
Pasal 42 ayat (2) Permenaker 11/2026 menyebut empat kondisi pemicunya. Kondisi itu adalah pemindahan objek K3, terjadinya kecelakaan kerja, kerusakan berat atau perubahan proses objek K3, dan objek K3 yang sudah dipakai tetapi belum pernah diuji. Pada kasus kecelakaan, Pengawas Ketenagakerjaan dapat memasang garis dan segel di lokasi, dan segel itu hanya dilepas atas perintah pengawas sesudah pengujian khusus selesai.
Artinya alat yang terlibat kecelakaan tidak bisa langsung dipakai lagi. Cadangan dana yang tersedia mempercepat proses perbaikan dan pengujian, sehingga produksi tidak berhenti lebih lama dari yang perlu. Tanyakan juga ke penyedia jasa apakah kunjungan ulang karena alat belum lolos ditagih terpisah. Alat yang dipindah ke lokasi baru, misalnya crane yang digeser antarpabrik, juga masuk kondisi pengujian khusus.
Cara Membandingkan Penawaran Jasa Riksa Uji
Penawaran riksa uji yang adil dibandingkan per komponen, bukan per total harga. Tanyakan apakah harga sudah mencakup biaya jasa, uji beban, mobilisasi tim, dan tarif resmi per dokumen, sebab penawaran yang tampak murah sering belum memuat salah satunya.
Biaya jasa cenderung naik jika lokasi alat tersebar, kapasitas alat besar, atau uji beban memerlukan peralatan tambahan. Biaya cenderung turun jika alat dikelompokkan dalam satu lokasi dan satu jadwal kunjungan. Dua kesalahan yang perlu dihindari adalah menghitung tarif resmi saja dan lupa menyisihkan cadangan untuk pengujian khusus.
Perusahaan yang ingin daftar alat dan jadwalnya dirapikan bisa berkonsultasi dengan PT Garuda Systrain Interindo (Garuda QHSE Institution) lewat halaman jasa riksa uji K3 dan sertifikasi alat. Untuk alat tertentu, cek juga halaman riksa uji listrik dan riksa uji PUBT agar ruang lingkup tiap objek jelas sebelum penawaran diminta.
Kredit gambar. Foto oleh Vyvan BÙI VY VÂN dan Pavel Danilyuk dari Pexels.
