Kecelakaan Kerja Pekerja Harian dan Kewajiban Perusahaan

Kecelakaan kerja pekerja harian tetap menjadi tanggung jawab perusahaan, sama seperti pekerja tetap. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja harian ke BPJS Ketenagakerjaan, melapor ke BPJS dan pengawas ketenagakerjaan paling lama 2 x 24 jam, lalu memastikan hak pemulihan pekerja terpenuhi. Kasus di Cikarang pada awal November 2026 menunjukkan kenapa aturan itu penting.

Kasus Kecelakaan Kerja Pekerja Harian di Kawasan Industri Jababeka Cikarang

Kementerian Ketenagakerjaan menugaskan pengawas ketenagakerjaan untuk mengawal pelaksanaan kesepakatan antara seorang pekerja harian yang mengalami kecelakaan kerja dan perusahaannya di Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kesepakatan itu dicapai pada 3 November 2026 bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dan sebuah lembaga swadaya masyarakat.

Menurut pemberitaan MIN.CO.ID pada 9 November 2026 yang bersumber dari siaran pers Biro Humas Kemnaker, pengawalan itu bertujuan memastikan hak pekerja terpenuhi, termasuk pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Status sebagai pekerja harian disebut sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan, "Peristiwa ini juga menjadi perhatian kami agar aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan benar-benar dilaksanakan." Artikel ini tidak menilai pihak mana pun dalam kasus tersebut. Fokusnya adalah pelajaran bagi perusahaan lain yang memakai pekerja harian.

Kenapa Pekerja Harian Mudah Terlewat dari Perlindungan

Pekerja harian mudah terlewat dari perlindungan karena hubungan kerjanya terasa longgar, padahal aturan tidak membedakannya dari pekerja lain untuk urusan jaminan kecelakaan kerja. Celahnya ada di praktik lapangan, terutama pada pendaftaran BPJS, induksi keselamatan, dan pencatatan insiden. Tiga pola berikut dapat terjadi.

• Pekerja harian belum didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap hanya bekerja sebentar atau jadwalnya berubah-ubah.
• Pekerja harian langsung ditempatkan di mesin atau area berbahaya tanpa induksi keselamatan.
• Kecelakaan kecil tidak dicatat, sehingga laporan baru dibuat setelah masalahnya membesar dan tenggat pelaporan sudah lewat.

Akibatnya, saat kecelakaan terjadi pekerja menanggung biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan, sementara perusahaan menghadapi sengketa, pemeriksaan pengawas, dan biaya yang jauh lebih besar. Rincian beban itu dibahas di artikel biaya kecelakaan kerja bagi perusahaan.

Perusahaan yang memakai pekerja harian lewat mandor, kelompok kerja, atau penyedia tenaga kerja pun tetap perlu memastikan siapa yang mendaftarkan dan siapa yang melapor. Pembagian tugas yang tidak tertulis membuat laporan terlambat, dan keterlambatan itu punya akibat hukum yang dijelaskan di bagian dasar hukum.

Tanda Peringatan di Tempat Kerja yang Memakai Pekerja Harian

Tanda peringatan paling jelas adalah ketika perusahaan tidak bisa menjawab tiga pertanyaan sederhana, yaitu siapa saja pekerja harian yang bekerja hari ini, apakah semuanya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan siapa yang bertanggung jawab melapor jika terjadi kecelakaan. Jika salah satunya kosong, risikonya sudah ada.

Perhatikan juga gejala lain berikut.

• Daftar hadir pekerja harian tidak sama dengan daftar peserta BPJS Ketenagakerjaan.
• Pekerja harian mengoperasikan mesin tanpa pelindung, tanpa izin operator, atau tanpa pengawasan.
• Kotak P3K kosong dan tidak ada petugas P3K di setiap giliran kerja.
• Insiden dan nyaris celaka tidak pernah muncul di laporan P2K3.

Satu tanda lagi sering terlupa, yaitu tidak ada yang tahu nomor yang harus dihubungi saat kecelakaan terjadi di luar jam kantor. Padahal tenggat 2 x 24 jam dihitung dalam jam sejak kejadian, bukan dalam hari kerja. Perusahaan yang belum punya jalur lapor tertulis sebaiknya membuatnya sekarang, sebelum insiden pertama memaksa semua orang bertanya siapa yang bertugas.

Pencegahan yang Berlaku untuk Semua Pekerja

Pencegahan kecelakaan kerja pada pekerja harian sama dengan pekerja tetap, yaitu mengenali bahaya sebelum pekerjaan dimulai, memberi induksi, menyediakan alat pelindung diri, dan memastikan pengawas ada di lokasi. Bedanya hanya pada disiplin administrasi, karena pekerja harian sering datang dan pergi.

Langkah praktisnya dimulai dari penilaian risiko. Perusahaan dapat menyusun HIRADC untuk tiap area kerja, lalu menjadikannya bahan induksi pagi hari. Pelatihan penyusunan dokumen itu tersedia di pelatihan HIRADC. Setiap giliran kerja juga perlu minimal satu petugas yang mampu memberi pertolongan pertama, dan kemampuan itu dapat dibangun lewat pelatihan petugas P3K.

Pengawasan harian dipegang oleh pengawas lapangan, sedangkan pemantauan pelaksanaan K3 menjadi tugas P2K3 di perusahaan. Ahli K3 Umum yang bersertifikat, misalnya lulusan pelatihan Ahli K3 Umum Kemnaker, dapat memastikan pekerja harian ikut terhitung dalam program K3.

Dasar Hukum dan Sanksi bagi Perusahaan

Dasar hukumnya jelas. Pekerja harian lepas didefinisikan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Permenaker 5/2021) sebagai pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk pekerjaan tertentu dengan upah berdasarkan kehadiran harian, dan perusahaan wajib mendaftarkannya ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta JKK dan JKM. Tabel berikut merangkum kewajiban utama dan sumbernya.

Kewajiban perusahaan	Isi ketentuan	Dasar hukum
Mendaftarkan pekerja	Pemberi kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKK dan JKM	PP 44/2015 Pasal 4 ayat 1
Melapor kecelakaan	Laporan tahap I ke pengawas ketenagakerjaan dan BPJS paling lama 2 x 24 jam	Permenaker 5/2021 Pasal 8, diubah Permenaker 1/2025
Menanggung manfaat bila telat lapor	Manfaat JKK menjadi kewajiban pemberi kerja	Permenaker 5/2021 Pasal 8 ayat 2a
Iuran menunggak lebih dari 3 bulan	Pemberi kerja membayar manfaat JKK terlebih dahulu	Permenaker 5/2021 Pasal 91 ayat 2

Pasal 8 ayat (2a) Permenaker 5/2021 berbunyi, "Dalam hal jangka waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, manfaat JKK menjadi kewajiban Pemberi Kerja." Untuk iuran yang menunggak sampai 3 bulan berturut-turut, BPJS Ketenagakerjaan tetap wajib membayar manfaat. Jika menunggak lebih dari 3 bulan, pemberi kerja wajib membayar manfaat lebih dulu. Setelah pemberi kerja melunasi seluruh tunggakan iuran dan denda, penggantian dapat diminta ke BPJS paling lama 3 bulan sejak pembayaran, dan BPJS membayar paling lama 7 hari kerja sejak dokumen lengkap dan benar.

Pekerja harian yang terdaftar berhak atas manfaat JKK. Pasal 25 ayat (2) PP 44/2015 merincinya menjadi pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang, antara lain santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, dan santunan kematian.

Pemberi kerja yang melanggar sejumlah kewajiban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (PP 44/2015) dapat dikenai sanksi administratif menurut Pasal 59, berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. PP 44/2015 berlaku dan diubah dengan PP 82/2019 serta PP 49/2023. Permenaker 5/2021 berlaku dan diubah dengan Permenaker 1/2025, yang mulai berlaku 24 Februari 2025.

Langkah Hari Ini untuk Pengurus Perusahaan

Pengurus perusahaan dapat memulai dari daftar hadir hari ini. Cocokkan nama pekerja harian dengan data peserta BPJS Ketenagakerjaan, daftarkan yang belum terdaftar, dan tetapkan satu nama yang bertugas melapor kecelakaan dalam 2 x 24 jam. Setelah itu, pastikan induksi keselamatan berlaku untuk semua orang yang masuk area kerja.

Jika kecelakaan sudah terjadi, panduan klaimnya ada di artikel cara klaim JKK BPJS Ketenagakerjaan, dan langkah mencari penyebabnya ada di panduan investigasi kecelakaan kerja. PT Garuda Systrain Interindo (Garuda QHSE Institution) membantu perusahaan membangun kemampuan K3 di lapangan lewat pelatihan dan layanan riksa uji.

Kredit gambar. Foto pekerja pabrik oleh Jane dari Pexels. Foto pertolongan pertama oleh RDNE Stock project dari Pexels.