Kualifikasi Petugas Damkar Industri yang Dicari HRD

Kualifikasi petugas damkar industri ditetapkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dalam empat jenjang, yaitu petugas peran, regu, koordinator unit, dan Ahli K3 spesialis. Tiap jenjang punya syarat pendidikan, usia, masa kerja, dan kursus teknis sendiri. Jika berkasnya tidak cocok, pengawas ketenagakerjaan dapat menilai kewajiban membentuk unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja Anda belum terpenuhi.

Kualifikasi Petugas Damkar Industri Menurut Jenjangnya

Unit penanggulangan kebakaran terdiri dari petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit, dan Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran. Aturannya ada di Pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja (Kepmenaker 186/1999), dan JDIH Kemnaker mencatatnya berstatus berlaku.

Dalam praktik pelatihan Kemnaker, keempat jenjang itu dikenal sebagai Kelas D, C, B, dan A. Tabel berikut meringkas syarat tiap jenjang menurut Pasal 7 sampai Pasal 10. Pembahasan ini untuk petugas damkar internal perusahaan, bukan pemadam kebakaran milik pemerintah daerah.

Jenjang	Kelas pelatihan	Pendidikan minimal	Kursus wajib
Petugas peran kebakaran	Kelas D	SLTP	Dasar I
Regu penanggulangan kebakaran	Kelas C	SLTA	Dasar I dan Dasar II
Koordinator unit	Kelas B	SLTA	Dasar I, Dasar II, dan Ahli K3 Pratama
Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran	Kelas A	D3 teknik	Dasar I, Dasar II, Pratama, dan Madya

Semua jenjang juga wajib sehat jasmani dan rohani. Pembagian kelasnya mengikuti program pelatihan K3 kebakaran Kelas D sampai Kelas A yang dijalankan PT Garuda Systrain Interindo (Garuda QHSE Institution).

Syarat Petugas Peran Kebakaran dan Anggota Regu

Petugas peran kebakaran wajib sehat jasmani dan rohani, berpendidikan minimal SLTP, dan sudah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I. Anggota regu menanggung syarat lebih berat, yaitu usia 25 sampai 45 tahun, pendidikan minimal SLTA, serta kursus dasar I dan dasar II. Berikut rincian kedua jenjang.

• Petugas peran kebakaran, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SLTP, kursus dasar I.
• Anggota regu, sehat jasmani dan rohani, usia 25 sampai 45 tahun, pendidikan minimal SLTA, kursus dasar I dan dasar II.

Pasal 1 huruf e mendefinisikan petugas peran sebagai "petugas yang ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran di unit kerjanya". Artinya, petugas peran tidak harus pemadam penuh waktu. Staf produksi, gudang, atau perkantoran bisa ditunjuk selama syaratnya terpenuhi.

Tugas petugas peran menurut Pasal 7 ayat (1) mencakup mengidentifikasi dan melaporkan faktor bahaya kebakaran, memadamkan kebakaran tahap awal, mengarahkan evakuasi, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan mengamankan lokasi. Regu punya tugas lebih luas menurut Pasal 8 ayat (1), antara lain merawat sarana proteksi kebakaran, memberi penyuluhan, membantu menyusun rencana tanggap darurat, dan memberi pertolongan pertama pada kecelakaan.

Batas usia regu sering terlewat saat HRD menyusun daftar. Karyawan berusia 24 atau 46 tahun belum memenuhi Pasal 8 ayat (2) huruf b, walau sudah punya sertifikat kursus.

Syarat Koordinator Unit dan Ahli K3 Spesialis

Koordinator unit dan Ahli K3 spesialis sama-sama wajib bekerja pada perusahaan yang bersangkutan dengan masa kerja minimal 5 tahun. Syarat ini membuat dua jabatan tersebut tidak bisa diisi dengan merekrut orang luar yang baru masuk, walau sertifikatnya lengkap dan pendidikannya memenuhi syarat.

Koordinator unit menurut Pasal 9 ayat (2) berpendidikan minimal SLTA dan sudah menempuh kursus dasar I, dasar II, serta Ahli K3 Pratama. Tugasnya memimpin penanggulangan kebakaran sebelum bantuan instansi berwenang tiba, menyusun program kerja, dan mengusulkan anggaran serta fasilitas kepada pengurus.

Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran menurut Pasal 10 ayat (2) berpendidikan minimal D3 teknik, menempuh kursus sampai tingkat Ahli Madya, dan memiliki surat penunjukan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 10 ayat (3) memberinya wewenang memerintahkan, menghentikan, dan menolak pekerjaan yang dapat menimbulkan kebakaran dan peledakan.

Berapa Petugas yang Harus Disiapkan Perusahaan

Pasal 6 menetapkan jumlah minimal. Petugas peran kebakaran paling sedikit 2 orang untuk setiap 25 tenaga kerja. Koordinator unit paling sedikit 1 orang untuk setiap 100 tenaga kerja pada tempat kerja berisiko ringan dan sedang I, atau 1 orang per unit kerja pada risiko sedang II, sedang III, dan berat.

Regu dan Ahli K3 spesialis wajib ada pada tempat kerja berisiko ringan dan sedang I yang mempekerjakan 300 tenaga kerja atau lebih, serta pada setiap tempat kerja berisiko sedang II, sedang III, dan berat. Contoh perhitungan sederhana, tempat kerja berisiko ringan dengan 100 pekerja memerlukan 8 petugas peran dan 1 koordinator.

Klasifikasi risiko ada di Lampiran I. Gedung perkantoran, hotel, restoran, dan rumah sakit masuk kategori ringan. Pabrik roti, pabrik minuman, binatu, dan tempat parkir masuk sedang I. Penggilingan padi, percetakan, dan bengkel mesin masuk sedang II. Jika jenis tempat kerja Anda tidak tercantum, penetapannya mengikuti Pasal 4 ayat (3), yaitu ditentukan menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Cara Memverifikasi Kualifikasi Kandidat

Verifikasi dimulai dari sertifikat kursus, bukan dari jabatan atau pengalaman lapangan. Pasal 13 menyatakan peserta kursus berhak mendapat sertifikat yang ditandatangani menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan Pasal 14 mewajibkan kursus diselenggarakan Perusahaan Jasa Pembinaan K3 yang telah ditunjuk oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

1. Minta sertifikat tiap jenjang dan cocokkan dengan syarat kursus pada tabel di atas.
2. Cek nama penyelenggara kursus dan pastikan memiliki penunjukan resmi dari Kemnaker.
3. Hitung usia anggota regu pada tanggal penunjukan, sesuai batas 25 sampai 45 tahun.
4. Cek masa kerja koordinator dan Ahli K3 spesialis di perusahaan, minimal 5 tahun.
5. Untuk Ahli K3 spesialis, minta surat penunjukan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pegawai pengawas ketenagakerjaan memeriksa kepatuhan ini berdasarkan Pasal 15. Kewajiban membentuk unit ini berasal dari Pasal 2 ayat (2) huruf d Kepmenaker 186/1999, yang menempatkan pembentukan unit penanggulangan kebakaran sebagai tugas pengurus atau pengusaha. Dasar kewajibannya berasal dari Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang berstatus berlaku di peraturan.bpk.go.id dan mensyaratkan upaya "mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran".

Langkah Setelah Berkas Lengkap

Setelah syarat terpetakan, susun daftar nama per jenjang, tandai kekurangan kursus, lalu jadwalkan pelatihan bertahap. Mulai dari petugas peran karena jumlahnya paling banyak, kemudian regu, koordinator, dan Ahli K3 spesialis sesuai klasifikasi risiko tempat kerja Anda. Dengan urutan itu, tidak ada jenjang yang terlewat saat pengawas datang memeriksa.

Apakah satpam otomatis boleh menjadi petugas peran kebakaran? Tidak otomatis. Pasal 7 ayat (2) tidak menyebut jabatan satpam, hanya sehat jasmani dan rohani, pendidikan SLTP, dan kursus dasar I. Satpam yang memenuhi ketiganya bisa ditunjuk.

Untuk biaya, bandingkan komponen penawaran lewat panduan biaya pelatihan damkar. Pengelola gedung dan mal dapat membaca pelatihan damkar untuk pengelola gedung. Jika ragu memilih antara kursus Kemnaker dan pelatihan dasar, lihat perbandingan pelatihan damkar Kemnaker atau Basic Fire Fighting. Jadwal kelas ada di halaman pelatihan K3 kebakaran Kelas C dan Kelas B.

Kredit gambar. Foto oleh Ulrick Trappschuh dan Juan Moccagatta dari Pexels.