SMKK Konstruksi dan Bedanya dengan SMK3 Perusahaan
SMKK konstruksi adalah sistem manajemen keselamatan yang wajib diterapkan pada setiap pekerjaan konstruksi, sedangkan SMK3 adalah sistem manajemen K3 yang wajib diterapkan perusahaan secara keseluruhan. Kontraktor sering bingung harus memilih yang mana, padahal keduanya bisa wajib sekaligus. SMKK mengikat per proyek, SMK3 mengikat per perusahaan.
Artikel ini membandingkan keduanya dari dasar hukum, ruang lingkup, dokumen, sampai personel, lalu memberi rekomendasi sesuai posisi Anda di proyek.
Apa Itu SMKK Konstruksi dan Dasar Hukumnya
SMKK atau Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Definisi ini tertulis di Pasal 1 angka 3 Permen PUPR 10/2021, pedoman resmi SMKK yang berstatus berlaku dan mencabut Permen PUPR 21/2019.
Nama lengkap aturannya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Permen PUPR 10/2021). Induknya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang berstatus berlaku dengan perubahan lewat UU Cipta Kerja (UU 6/2023).
Kewajibannya tegas. Pasal 2 ayat (1) Permen PUPR 10/2021 berbunyi "Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK." Artinya pemilik proyek, konsultan pengawas, konsultan manajemen konstruksi, dan kontraktor sama-sama terikat.
SMKK menjamin empat sasaran keselamatan, yaitu keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. Penerapannya dituangkan dalam enam dokumen, yaitu Rancangan Konseptual SMKK, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK), Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP).
Perbedaan SMKK dan SMK3 dalam Tabel
Perbedaan utama SMKK dan SMK3 ada pada objek yang diatur. SMKK melekat pada setiap paket pekerjaan konstruksi dan menjadi bagian dokumen kontrak, sedangkan SMK3 melekat pada perusahaan sebagai organisasi dan dinilai lewat audit SMK3. Kementerian pembinanya pun berbeda, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Kementerian PUPR) untuk SMKK dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk SMK3.
Berikut perbandingan keduanya berdasarkan Permen PUPR 10/2021 dan PP 50/2012.
| Aspek | SMKK | SMK3 |
|---|---|---|
| Dasar hukum | UU 2/2017 dan Permen PUPR 10/2021 | UU 1/1970 dan PP 50/2012 |
| Pembina | Kementerian Pekerjaan Umum | Kementerian Ketenagakerjaan |
| Siapa wajib | Pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi | Perusahaan dengan minimal 100 pekerja atau potensi bahaya tinggi |
| Lingkup | Per proyek, dari pengkajian sampai serah terima | Seluruh kegiatan perusahaan |
| Sasaran | Keteknikan, tenaga kerja, publik, lingkungan | Pekerja dan tempat kerja |
| Dokumen inti | RKK, RMPK, Program Mutu, RKPPL, RMLLP | Kebijakan K3 dan dokumen 12 elemen audit |
| Bukti penerapan | RKK menjadi bagian kontrak | Sertifikat audit SMK3 |
Dasar kewajiban SMK3 ada di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP 50/2012), yang juga masih berlaku. Pasal 5 ayat (2) mewajibkan SMK3 bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi.
Keunggulan SMKK untuk Proyek Konstruksi
Keunggulan SMKK adalah pengaturannya yang spesifik untuk risiko proyek. Tiap pekerjaan konstruksi diberi tingkat risiko keselamatan kecil, sedang, atau besar oleh pengguna jasa, lalu jumlah personel keselamatan, biaya, dan dokumen disesuaikan dengan tingkat itu. SMK3 tidak mengatur sedetail ini untuk satu paket pekerjaan.
Pasal 34 Permen PUPR 10/2021 memberi kriteria yang terukur. Risiko kecil antara lain untuk nilai HPS sampai Rp10 miliar atau tenaga kerja kurang dari 25 orang. Risiko besar antara lain untuk nilai HPS di atas Rp100 miliar, tenaga kerja lebih dari 100 orang, atau proyek yang memakai pesawat angkat. Jika proyek memenuhi lebih dari satu kriteria, yang dipakai adalah risiko yang lebih tinggi.
Pasal 38 lalu mengatur rasio personel keselamatan terhadap tenaga kerja.
- Risiko kecil, 1 banding 60 dengan paling sedikit 1 Petugas Keselamatan Konstruksi.
- Risiko sedang, 1 banding 50 dengan paling sedikit 1 Ahli K3 Konstruksi muda atau Ahli Keselamatan Konstruksi muda.
- Risiko besar, 1 banding 40 dengan paling sedikit 1 Ahli K3 Konstruksi muda atau Ahli Keselamatan Konstruksi muda berpengalaman paling singkat 3 tahun. Jika tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, Pasal 38 ayat (4) mewajibkan paling sedikit 2 personel, yaitu 1 ahli jenjang utama atau madya berpengalaman paling singkat 3 tahun dan 1 ahli jenjang muda.
Penyedia jasa juga wajib membentuk Unit Keselamatan Konstruksi (UKK), dan biaya penerapan SMKK dirinci dalam 9 komponen menurut Pasal 40, antara lain penyiapan RKK, alat pelindung diri, personel keselamatan, dan kegiatan pengendalian risiko keselamatan. Cara menyusun dokumennya dibahas di panduan rencana keselamatan konstruksi dan cara menyusunnya.
Keunggulan SMK3 untuk Perusahaan
Keunggulan SMK3 adalah cakupannya yang menyeluruh dan berkelanjutan. SMK3 tidak berhenti saat proyek selesai. Sistem ini mengatur kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan K3 di seluruh perusahaan, termasuk kantor pusat, gudang, dan bengkel yang tidak tersentuh dokumen SMKK.
Pasal 6 ayat (1) PP 50/2012 menyebut lima tahap SMK3, yaitu penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Menurut Pasal 16 ayat (1), penerapannya dinilai lewat audit oleh lembaga audit independen yang ditunjuk Menteri Ketenagakerjaan atas permohonan perusahaan, dan hasil auditnya dilaporkan kepada Menteri sesuai Pasal 17.
Bagi kontraktor, sertifikat SMK3 menjadi bukti bahwa budaya K3 sudah tertanam di level organisasi. Ini membantu saat RKK disusun, karena kebijakan K3, prosedur identifikasi bahaya, dan program pelatihan sudah tersedia dan tinggal disesuaikan dengan proyek. Tim yang ingin mendalami sistemnya bisa mengikuti pelatihan SMK3 PP 50 Tahun 2012.
Rekomendasi SMKK atau SMK3 Sesuai Profil Anda
Jawaban singkatnya, kontraktor yang mengerjakan proyek wajib menerapkan SMKK di setiap paket pekerjaan, dan wajib menerapkan SMK3 juga jika mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi sesuai PP 50/2012. Keduanya saling melengkapi, bukan pilihan salah satu. Pilih fokus Anda berdasarkan profil berikut.
- Kontraktor kecil dengan proyek risiko kecil. Fokus pada SMKK, yaitu RKK yang rapi dan minimal 1 Petugas Keselamatan Konstruksi. Pelajari peran petugas di artikel jenjang Ahli K3 Konstruksi muda, madya, dan utama.
- Kontraktor menengah dan besar. Terapkan keduanya. SMK3 untuk perusahaan, SMKK untuk tiap proyek. Siapkan personel bersertifikat sesuai rasio, misalnya lewat pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi.
- Pemilik proyek atau PPK. Anda ikut wajib SMKK, termasuk menetapkan tingkat risiko keselamatan dan memeriksa RKK penyedia jasa.
- Perusahaan non-konstruksi. Cukup SMK3 jika memenuhi syarat 100 pekerja atau potensi bahaya tinggi.
Jika perusahaan Anda butuh pendampingan menyusun sistem dan menghadapi audit, GSI menyediakan konsultasi dan sertifikasi SMK3 perusahaan.
Kredit gambar. Foto oleh Boris Hamer dari Pexels. Foto oleh Harrun Muhammad dari Pexels.