Biaya SMKPP, Komponen dan Cara Menilai Penawaran yang Wajar

Biaya SMKPP adalah total pengeluaran perusahaan tambang untuk membangun dan menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba). Komponennya meliputi personel, pelatihan, dokumentasi, sarana keselamatan, dan audit internal tahunan. Tidak ada tarif resmi pemerintah untuk paket SMKP, jadi angka wajar ditentukan oleh lingkup kerja yang tertulis di penawaran.

Komponen Biaya SMKPP yang Perlu Dianggarkan

Komponen biaya SMKPP terbagi menjadi lima kelompok, yaitu personel keselamatan, pelatihan, penyusunan dokumen, sarana dan alat pelindung diri, serta audit. Kelimanya merupakan kewajiban hukum. Pasal 14 ayat (2) Permen ESDM 26/2018 mewajibkan pemegang izin menyediakan seluruh sumber daya keselamatan, termasuk biayanya.

Bunyi Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 (Permen ESDM 26/2018) adalah wajib "menyediakan segala peralatan, perlengkapan, alat pelindung diri, fasilitas, personil, dan biaya yang diperlukan untuk terlaksananya ketentuan keselamatan pertambangan".

Berikut peta komponen yang umum muncul di anggaran SMKP Minerba.

Komponen	Isi pengeluaran	Dasar kewajiban
Personel keselamatan	KTT atau PJO, pengawas operasional, pengawas teknis, Bagian K3 Pertambangan	Elemen organisasi dan personel
Pelatihan dan kompetensi	Pelatihan pengawas, implementasi SMKP, auditor internal	Elemen organisasi dan personel
Dokumentasi	Kebijakan, identifikasi bahaya, prosedur, formulir terkendali	Elemen perencanaan dan dokumentasi
Sarana dan APD	Alat pelindung diri, rambu, alat pemantauan lingkungan kerja	Pasal 14 ayat (2) Permen ESDM 26/2018
Audit	Audit internal tahunan, audit eksternal bila diminta KaIT	Pasal 18 ayat (3) sampai (5)

Faktor yang Menaikkan dan Menurunkan Biaya SMKP

Biaya SMKP naik ketika jumlah pekerja, luas area, dan jenis kegiatan tambang bertambah, karena struktur Bagian K3 Pertambangan mengikuti ketiganya. Biaya turun ketika perusahaan sudah punya personel bersertifikat, dokumen K3 yang terkendali, dan catatan inspeksi rutin, sehingga konsultan cukup menutup celah, bukan membangun dari nol.

Pasal 14 ayat (2) huruf b Permen ESDM 26/2018 meminta organisasi bagian keselamatan pertambangan dibentuk berdasarkan pertimbangan jumlah pekerja, sifat, atau luas area kerja. Artinya, tambang terbuka multi pit dengan ratusan pekerja wajar membutuhkan anggaran personel jauh lebih besar dibanding IUP eksplorasi dengan tim kecil.

• Penaik biaya. Lokasi terpencil yang menambah transportasi tim, banyak kontraktor yang ikut wajib menerapkan SMKP, dan riwayat kecelakaan yang menuntut perbaikan sistem menyeluruh.
• Penurun biaya. Tim internal yang sudah ikut pelatihan Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan, hasil tinjauan awal yang rapi, dan dokumen SMK3 lama yang bisa diselaraskan.

Cara Membandingkan Penawaran Konsultan dan Pelatihan SMKP

Cara paling aman membandingkan penawaran SMKPP adalah menyamakan lingkup kerja dulu, baru melihat harga. Minta minimal tiga penawaran, lalu periksa apakah tiap penawaran menutup 7 elemen SMKP, menyebut jumlah hari kerja di lokasi, dan mencantumkan keluaran yang bisa diaudit, bukan sekadar paket dokumen.

Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM 26/2018 menetapkan 7 elemen SMKP, yaitu kebijakan, perencanaan, organisasi dan personel, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, dokumentasi, serta tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Penawaran yang menyebut "pembuatan manual SMKP" saja biasanya hanya menyentuh elemen dokumentasi.

Gunakan daftar periksa berikut saat membaca penawaran.

1. Lingkup tertulis per elemen, termasuk pendampingan implementasi di lapangan.
2. Nama dan kompetensi tenaga ahli yang turun ke lokasi.
3. Pelatihan yang termasuk dalam paket, misalnya pelatihan implementasi SMKP.
4. Biaya yang belum termasuk, seperti transportasi, akomodasi, dan audit internal tahun berikutnya.
5. Bukti keluaran, misalnya laporan tinjauan awal dan rencana kerja keselamatan yang siap diajukan.

Untuk menyusun urutan pekerjaannya, gunakan panduan tahapan sertifikasi SMKPP dari nol sampai lolos audit sebagai acuan lingkup.

Jebakan Penawaran SMKPP Murah dan Risiko Sanksinya

Penawaran SMKPP yang jauh lebih murah biasanya menghilangkan pendampingan lapangan dan audit internal, padahal keduanya wajib. Dokumen tanpa bukti penerapan akan gagal saat diperiksa Inspektur Tambang, dan pelanggaran Pasal 18 ayat (1) atau ayat (3) Permen ESDM 26/2018 berujung sanksi administratif.

Pasal 50 sampai 53 Permen ESDM 26/2018 mengatur sanksinya secara bertahap. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali, masing-masing paling lama 30 hari kalender. Bila kewajiban tetap tidak dipenuhi, kegiatan usaha dapat dihentikan sementara paling lama 60 hari kalender, lalu izin dapat dicabut.

Tiga tanda penawaran murah yang perlu dicurigai.

• Template seragam. Manual SMKP salinan perusahaan lain tanpa tinjauan awal di lokasi Anda. Periksa juga daftar dokumen SMKPP wajib yang sering membuat gagal audit.
• Auditor tanpa registrasi. Menurut BPSDM ESDM, auditor internal SMKP harus punya sertifikat pelatihan yang diregistrasi Kepala Inspektur Tambang.
• Audit eksternal dijanjikan murah. Pasal 18 ayat (5) mensyaratkan audit eksternal oleh lembaga audit independen terakreditasi yang ditetapkan Direktur Jenderal, bukan lembaga sembarang.

Langkah Menyusun Anggaran SMKP yang Realistis

Mulailah dari tinjauan awal terhadap 7 elemen, susun daftar komponen biaya, lalu bandingkan tiga penawaran dengan lingkup yang sama. Masukkan hasilnya ke rencana kerja dan anggaran keselamatan yang disetujui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai Lampiran IV Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018. Anggarkan juga audit internal paling sedikit 1 kali setiap tahun sesuai Pasal 18 ayat (3).

Komponen pelatihan bisa ditekan dengan membekali tim internal lebih dulu. GSI menyediakan pelatihan K3 Pertambangan untuk tim penyusun dan pelatihan Pengawas Operasional Madya (POM) Pertambangan BNSP untuk level pengawas. Jadwal dan biaya pelatihan terbaru ada di halaman program masing-masing. Jika persyaratan personelnya belum jelas, baca dulu syarat SMKPP tambang yang wajib dipenuhi perusahaan.

Kredit gambar. Foto oleh Alan Wang dari Pexels.