Dokumen K3 Tender Konstruksi yang Diminta Panitia

Dokumen K3 tender konstruksi yang diminta panitia berpusat pada tiga hal, yaitu Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) penawaran, bukti kompetensi personel keselamatan konstruksi, dan perkiraan Biaya Penerapan SMKK. Penawaran yang tidak menyertakan perkiraan biaya itu gugur pada sistem harga terendah, jadi berkas K3 perlu siap sebelum harga dihitung.

Dasar kewajibannya ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 59 ayat (1) menyebut, "Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan." Aturan teknis untuk paket pekerjaan konstruksi ada di Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021.

Tiga Dokumen K3 yang Dinilai Panitia Tender Konstruksi

Penyedia jasa wajib menyerahkan RKK penawaran, bukti personel manajerial keselamatan konstruksi, dan perkiraan Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) bersama dokumen penawaran. Ketiganya diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 (Permen PUPR 10/2021), yang berstatus berlaku dan mulai berlaku pada 1 April 2021.

Pasal 13 ayat (1) berbunyi, "Setiap calon Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun dan menyampaikan RKK penawaran dalam dokumen penawaran." Ayat (2) menegaskan bahwa RKK penawaran merupakan bagian persyaratan tender, dan pemenang tender harus memutakhirkannya menjadi RKK pelaksanaan.

• RKK penawaran, yaitu rencana penerapan SMKK untuk paket yang ditawarkan, termasuk identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, serta penilaian peluang. Langkah menyusunnya ada di panduan Rencana Keselamatan Konstruksi.
• Bukti personel manajerial keselamatan konstruksi, yang dievaluasi pengguna jasa sesuai Pasal 21 ayat (2).
• Perkiraan Biaya Penerapan SMKK, yang menurut Pasal 21 ayat (8) harus dimasukkan pada daftar kuantitas dan harga.

Syarat Personel K3 Menurut Tingkat Risiko Paket

Syarat personel manajerial K3 bergantung pada tingkat risiko keselamatan konstruksi paket, yaitu kecil, sedang, atau besar, yang ditetapkan pengguna jasa. Makin tinggi risikonya, makin tinggi jenjang ahli yang diminta. Pasal 34 mengatur kriteria tingkat risiko, sedangkan Pasal 21 ayat (7) merinci personel minimumnya.

Tabel berikut meringkas kedua pasal itu. Jika satu paket memenuhi kriteria lebih dari satu tingkat, Pasal 34 ayat (6) menetapkan tingkat yang lebih tinggi sebagai acuan.

Tingkat risiko	Kriteria paket	Personel manajerial minimum
Kecil	HPS sampai Rp10 miliar, atau pekerja kurang dari 25 orang	Ahli K3 Konstruksi muda, atau Petugas Keselamatan Konstruksi
Sedang	HPS di atas Rp10 miliar sampai Rp100 miliar, atau pekerja 25 sampai 100 orang	Ahli K3 Konstruksi madya, atau ahli muda dengan pengalaman paling sedikit 3 tahun
Besar	HPS di atas Rp100 miliar, pekerja lebih dari 100 orang, atau memakai pesawat angkat	Ahli K3 Konstruksi utama, atau ahli madya dengan pengalaman paling singkat 3 tahun

Pemakaian pesawat angkat saja sudah masuk kriteria risiko besar, berapa pun nilai kontraknya. Selain itu, Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 mewajibkan penyedia jasa mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, jadi nama ahli di penawaran harus didukung sertifikat yang masih berlaku.

Cara Memeriksa Kelengkapan Dokumen Sebelum Diunggah

Periksa kelengkapan dengan mencocokkan tiga hal ke dokumen pemilihan paket, yaitu tingkat risiko yang ditetapkan pengguna jasa, personel yang diminta, dan format Biaya Penerapan SMKK. Menurut Pasal 21 ayat (3), dokumen pemilihan memuat manajemen risiko keselamatan konstruksi dan biaya SMKK dalam HPS.

Pasal 21 ayat (4) menyebut penerapan SMKK dijelaskan pengguna jasa pada saat penjelasan dokumen. Jika tingkat risiko atau personel yang diminta belum jelas, ajukan pertanyaan tertulis saat tahap itu, bukan menebak sendiri.

Perhatikan juga akibat jika perkiraan biaya terlewat. Pasal 22 menyatakan penyedia jasa yang tidak menyampaikan perkiraan Biaya Penerapan SMKK dinyatakan gugur pada sistem harga terendah, dan pada sistem nilai, nilai penawaran biayanya dinilai nol.

Apakah sertifikat SMK3 wajib dilampirkan?

Tidak otomatis. Permen PUPR 10/2021 mengatur SMKK, yaitu sistem keselamatan khusus paket konstruksi, dan teksnya tidak menyebut sertifikat SMK3 sebagai syarat tender. Yang menentukan tetap isi dokumen pemilihan paket Anda.

SMK3 tetap penting sebagai kewajiban perusahaan. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mewajibkan penerapan SMK3 bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 pekerja atau berpotensi bahaya tinggi. Perbedaannya dengan SMKK dibahas di artikel SMKK Konstruksi dan SMK3.

Langkah Setelah Semua Dokumen Lengkap

Setelah lengkap, unggah RKK penawaran, bukti personel, dan perkiraan biaya SMKK sesuai jadwal tender, lalu siapkan RKK pelaksanaan jika Anda menang. RKK penawaran dimutakhirkan menjadi RKK pelaksanaan, dan RKK yang telah dinilai disahkan pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

Jika tim Anda belum punya ahli untuk jenjang yang diminta, pelajari peran petugas dan ahli K3 konstruksi lebih dulu. PT Garuda Systrain Interindo (Garuda Systrain) menyediakan program pelatihan Ahli K3 Konstruksi Muda, Ahli K3 Konstruksi Madya, dan konsultasi SMK3 perusahaan. Pastikan sertifikat yang Anda tempuh sesuai dengan yang diminta dokumen pemilihan.

Kredit gambar. Foto oleh Thirdman dari Pexels. Foto oleh Gustavo Fring dari Pexels.