Konsultan SMKPP dan Kesalahan Umum Menyusun SMKP Pertama Kali

Konsultan SMKPP bisa mempercepat penyusunan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan, tetapi tidak otomatis mencegah kesalahan paling umum, yaitu memperlakukan SMKPP sebagai proyek dokumen, bukan sistem kerja. Akibatnya manual selesai, tetapi Kepala Teknik Tambang, pengawas, dan kontraktor tidak menjalankannya. Saat Inspektur Tambang memeriksa, bukti penerapan kosong. Berikut lima kesalahan itu dan cara memilih konsultan yang mendampingi tim Anda.

Kesalahan Umum Menyusun SMKPP Walau Memakai Konsultan SMKPP dan Bahayanya

Lima kesalahan yang paling sering muncul adalah memakai acuan peraturan lama, melewatkan tinjauan awal, menunda pembentukan organisasi keselamatan, melupakan kontraktor, dan menyerahkan seluruh pekerjaan ke konsultan. Kelimanya membuat sistem terlihat lengkap di atas kertas, tetapi tidak bisa dibuktikan berjalan di lokasi tambang.

Istilah SMKPP yang sering dipakai perusahaan merujuk ke Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara (SMKP Minerba). Kewajibannya ada di Pasal 18 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 (Permen ESDM 26/2018), sedangkan pedoman penerapannya ada di Lampiran IV Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K/30/MEM/2018 (Kepmen ESDM 1827/2018).

Berikut lima kesalahan itu beserta akibat dan rujukannya.

Kesalahan	Akibat saat diperiksa	Rujukan
Memakai template Permen ESDM 38/2014	Struktur sistem tidak sesuai peraturan yang berlaku	Permen ESDM 26/2018 mencabut Permen ESDM 38/2014
Melewatkan tinjauan awal	Kebijakan dan risiko tidak mencerminkan kondisi tambang	Lampiran IV Kepmen ESDM 1827/2018, elemen kebijakan
Menunda organisasi keselamatan	Tidak ada penanggung jawab yang menjalankan prosedur	Pasal 14 ayat (2) huruf b Permen ESDM 26/2018
Melupakan kontraktor	Kegiatan jasa pertambangan berjalan di luar sistem	Lampiran IV Kepmen ESDM 1827/2018, ruang lingkup
Semua diserahkan ke konsultan	Tim internal tidak paham sistemnya sendiri	Lampiran IV Kepmen ESDM 1827/2018, elemen organisasi dan personel (pendidikan, pelatihan, dan kompetensi kerja)

Setiap kesalahan memutus hubungan antara dokumen dan pekerjaan di lapangan. Tanpa tinjauan awal, identifikasi bahaya disalin dari tambang lain. Tanpa organisasi, prosedur tidak punya pemilik. Tanpa kontraktor, pekerja perusahaan jasa pertambangan di lokasi tidak tercakup. Celah ini baru terlihat ketika terjadi kecelakaan atau audit.

Database peraturan BPK mencatat Permen ESDM 26/2018 berstatus berlaku dan mencabut Permen ESDM 38/2014 tentang Penerapan SMKP Minerba. Dokumen yang masih menyebut peraturan lama menandakan sistem belum disesuaikan.

Tinjauan awal juga bukan formalitas. Lampiran IV Kepmen ESDM 1827/2018 meminta kebijakan disusun dengan mempertimbangkan tinjauan awal dan masukan dari para pekerja tambang. Kebijakan yang ditulis konsultan tanpa turun ke lokasi tidak memenuhi prinsip ini. Ruang lingkup lampiran yang sama menyebut SMKP Minerba diterapkan oleh pemegang izin dan perusahaan jasa pertambangan, sehingga kontraktor wajib ikut masuk ke dalam sistem.

Tanda Penyusunan SMKP Anda Salah Arah

Tanda paling jelas adalah tim internal tidak bisa menjelaskan sistemnya sendiri. Jika pengawas operasional tidak tahu prosedur yang berlaku di areanya, kontraktor belum pernah diajak rapat keselamatan, atau jadwal audit internal belum ada, penyusunan SMKP sedang menuju sistem di atas kertas.

Periksa juga tanda berikut.

• Kebijakan tanpa tanda tangan pimpinan tertinggi. Lampiran IV Kepmen ESDM 1827/2018 meminta kebijakan disahkan pimpinan tertinggi pemegang izin atau perusahaan jasa pertambangan.
• Struktur organisasi terpisah. Organisasi keselamatan berdiri sendiri, padahal pedoman meminta strukturnya diintegrasikan ke struktur organisasi perusahaan.
• Penunjukan personel tertunda. KTT, PJO untuk perusahaan jasa pertambangan, pengawas operasional, dan pengawas teknis belum ditunjuk tertulis.
• Elemen tidak lengkap. Rencana kerja hanya menyentuh dokumentasi, bukan 7 elemen SMKP.

Untuk memeriksa kelengkapan berkas, gunakan daftar dokumen SMKPP wajib yang sering membuat gagal audit.

Cara Mencegah Kesalahan dan Memilih Konsultan SMKPP

Pencegahan dimulai dari urutan kerja yang benar. Lakukan tinjauan awal di lokasi, sahkan kebijakan dan organisasi, susun prosedur sesuai kegiatan nyata, libatkan kontraktor, lalu jadwalkan audit internal. Konsultan SMKPP yang baik mendampingi urutan ini bersama tim internal Anda, bukan menggantikan peran tim internal.

Saat memilih konsultan, pastikan lingkup pendampingannya mencakup tinjauan awal di lokasi, rencana per elemen, penyusunan kebijakan dan prosedur bersama tim, pelatihan tim internal, dan pendampingan audit internal pertama. Pasal 18 ayat (2) Permen ESDM 26/2018 menetapkan 7 elemen, yaitu (1) kebijakan, (2) perencanaan, (3) organisasi dan personel, (4) implementasi, (5) pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, (6) dokumentasi, serta (7) tinjauan manajemen dan peningkatan kinerja. Penawaran yang hanya menjanjikan manual biasanya berhenti di elemen dokumentasi. Bandingkan lingkupnya dengan panduan tahapan sertifikasi SMKPP dari nol sampai lolos audit, lalu diskusikan kebutuhan pendampingan lewat layanan konsultasi GSI.

Bekali juga tim internal sebelum konsultan selesai bekerja, misalnya lewat pelatihan K3 Pertambangan untuk tim penyusun dan pelatihan Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan untuk pengawas lapangan.

Dasar Hukum dan Sanksi Jika SMKP Tidak Berjalan

Pasal 18 ayat (1) Permen ESDM 26/2018 mewajibkan pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian menerapkan SMKP. Pelanggaran Pasal 18 ayat (1) atau ayat (3) dikenai sanksi administratif menurut Pasal 50.

Audit internal sering terlewat pada tahun pertama. Bunyi Pasal 18 ayat (3) adalah pemegang izin "wajib melakukan audit internal penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun".

Sanksinya bertahap. Pasal 51 mengatur peringatan tertulis paling banyak 3 kali dengan jangka waktu masing-masing paling lama 30 hari kalender. Jika kewajiban tetap tidak dipenuhi, Pasal 52 mengatur penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha paling lama 60 hari kalender. Pasal 53 membuka jalan pencabutan izin bila kewajiban masih tidak dilaksanakan sampai masa penghentian sementara berakhir.

Aksi Hari Ini untuk Tim Penyusun SMKP

Mulailah dengan tiga pemeriksaan singkat. Cari rujukan Permen ESDM 38/2014 di dokumen Anda dan ganti dengan Permen ESDM 26/2018 serta Kepmen ESDM 1827/2018. Pastikan tinjauan awal sudah dilakukan di lokasi. Tetapkan tanggal audit internal pertama di kalender perusahaan tahun ini. Jika persyaratan personelnya belum jelas, baca syarat SMKPP tambang yang wajib dipenuhi perusahaan.

Kredit gambar. Foto oleh Toygar Par dari Pexels.